You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pajak Kendaraan Listrik jati
photo Nugroho Sejati - Beritajakarta.id

DPRD Dukung Kajian Penyesuaian Pajak Kendaraan Listrik

DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaji wacana penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik.

"Dibahas lebih mendalam di rapat konsultasi,"

Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin mengatakan, usulan penyesuaian pajak kendaraan listrik juga merupakan aspirasi dari sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar).

Menurut Suhud, jumlah kendaraan listrik yang terus bertambah juga memanfaatkan infrastruktur jalan yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemberian Insentif Kendaraan Listrik Dukung Kampanye Energi Bersih

"Sehingga sebagian (anggota Banggar) ada usulan agar kendaraan listrik diberlakukan pajak," ujar Suhud, Jumat (7/8).

Suhud menjelaskan, pembahasan mengenai pajak kendaraan listrik akan dilakukan Komisi C bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait setelah pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan.

Diketahui anggaran yang semula sebesar Rp81,3 triliun berkurang menjadi Rp79,58 triliun dalam APBD-P 2026.

"Saya kira ini akan dibahas lebih mendalam pada rapat konsultasi yang akan datang, terutama di Komisi C," kata Suhud.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim menambahkan, pihaknya akan meminta Pemprov DKI mengusulkan regulasi penyesuaian pajak kendaraan listrik kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan agar daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari kendaraan listrik.

"Tujuannya agar Pak Gubernur membuat regulasi atau menyampaikan surat ke Kemendagri sehingga pendapatan dari sektor pajak kendaraan listrik bisa dimaksimalkan," jelas Lukman.

Ia menegaskan, Komisi C mendukung upaya Pemprov DKI mengoptimalkan pendapatan dari pajak kendaraan listrik karena potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut diperkirakan mencapai Rp2 triliun.

"Pasti (kami dukung), karena kebutuhan kita untuk subsidi masyarakat dan pelayanan publik, sekaligus mendukung Jakarta menuju kota global yang lebih mantap," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33781 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye15226 personFakhrizal Fakhri
  3. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye7862 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5936 personFakhrizal Fakhri
  5. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye3845 personAnita Karyati